Bahlil: Skema Subsidi LPG Diputuskan Tak Berubah!

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan konferensi pers terkait Subsidi Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (04/11/2024). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih baru saja melakukan rapat terkait subsidi energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (04/11/2024).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat subsidi energi tersebut.

Setelah rapat, Bahlil menyebut bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah skema subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Keputusan ini akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil saat konferensi pers usai rapat antarmenteri di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (04/11/2024).

Namun, untuk subsidi listrik dan BBM, menurutnya pihaknya masih melakukan penghitungan dan pengkajian lebih mendalam.

“Namun untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam, karena kita harus menunggu laporan Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam. Satu minggu dari sekarang sudah ada formulasinya yang akan kami laporkan ke Presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa di tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 83 triliun merupakan subsidi LPG.

Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran atau masih banyak orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Bahkan, menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.

“Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” jelasnya saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*