BLOG-SERVICE

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) menyatakan apresiasi terhadap PTPN IV Palmco yang dinilai telah berkontribusi positif meningkatkan produktivitas sawit petani melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Ketua Aspekpir Kalimantan Barat (Kalbar) YS Marjitan menyatakan keberadaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani sawit sejak lama.

“Keberadaan PTPN IV PalmCo tidak dinafikan akan menjadi nafas baru dalam penguatan petani sawit, terutama di Kalbar,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Marjitan menambahkan perkebunan sawit masyarakat di Kalbar telah memasuki usia generasi kedua, terutama di Kabupaten Landak dan Sanggau, sehingga perlu sinergi seluruh pihak untuk memperkuat petani sawit rakyat di masa mendatang.

Terkait hal itu, lanjutnya, Aspekpir memberikan dukungan atas komitmen PalmCo untuk terus memperkuat petani sawit dan berharap kemitraan dengan BUMN tersebut dapat terus berjalan dengan baik di masa mendatang.

Salah satu bentuk dukungan tersebut yakni pemberian penghargaan yang diserahkan Ketua Aspekpir Kalbar YS Marjitan kepada Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Irwan Perangin Angin dalam kegiatan “Awarding Komitmen Mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Kemitraan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Bersama Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Pontianak pada 25 Januari 2023.

Marjitan berharap dengan menempatkan kelembagaan petani sebagai subjek pembangunan dalam menjalin kemitraan usaha bagi terwujudnya industri sawit berkelanjutan bersumber kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Irwan Perangin-angin berharap Aspekpir terus menjadi mitra pembangunan yang strategis bagi PTPN IV.

“Kita tidak mulai dari nol. PalmCo punya modal kuat untuk memperkuat kemitraan dan maju bersama. Kita harapkan Aspekpir yang ada saat ini di Kalbar dan Indonesia akan terus berjaya dan sukses ke depannya,” ujarnya.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto menambahkan pihaknya mendukung PalmCo dalam Kemitraan PSR, baik Kemitraan Inti-Plasma maupun Kemitraan Swadaya. Demikian juga kalau ada perusahaan atau kelompok tani lainnya.

Dikatakannya, RSI akan melakukan pendampingan kepada perusahaan atau kelompok tani tersebut sejak pemetaan lahan, mendapatkan keterangan tidak dalam kawasan hutan, tidak dalam HGU, sampai proposal pengajuan PSR, Rekomtek, Perjanjian Tiga Pihak antara Kelompok Tani – BPDPKS – Perbankan.

“Pendampingan juga untuk pembangunan kebun, perawatan kebun dan panen sampai dengan sertifikasi sustainability nya (ISPO),” ujaranya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung kebijakan Presiden Jokowi menaikkan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi Rp60 juta per hektare diikuti dengan kemudahan akses pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bagi petani.

Sebelumnya, keberadaan program PSR telah menjadi bagian dari kemajuan sawit rakyat. Dukungan Pemerintah dibutuhkan, guna membangun keadilan bagi rakyat Indonesia untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani sawit skala kecil.

Melalui program PSR, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik petani menjadi roda ekonomi rakyat di pedesaan, kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai keberadaan petani swadaya selama ini selalu terpinggirkan. Sebab itu, menurutnya, program PSR memberikan rasa keadilan bagi petani kelapa sawit di Indonesia, terutama penggunaan dana sawit melalui BPDPKS yang dinilai selama ini tidak adil.

Menurut dia, penggunaan dana BPDPKS, masih jauh panggang dari api, lantaran belum mampu menghadirkan keadilan. Contohnya, dukungan BPDPKS bagi PSR hanya Rp30 juta per hektare yang dirasakan para petani masih sangat kurang.

Karena itu, SPKS pada 2020 hingga 2021 mendorong DPR untuk membentuk Panja Sawit. Komisi IV pun membentuk Panja Sawit tersebut.

Sejak 2021 hingga 2023, SPKS terus mendorong perbaikan tata kelola sawit rakyat melalui peningkatan biaya peremajaan sawit dan debirokratisasi dalam mengakses dana sawit, sebab petani banyak terjebak dalam berbagai persyaratan.

Saat itu, komisi IV telah menyetujui, bahkan Dewan Perwakilan Daerah minta agar dana sawit untuk peremajaan sawit harus ditingkatkan sesuai dengan masukan dari organisasi petani sawit. Namun, pemerintah tidak kunjung mengeksekusi.

“Dibutuhkan kebijakan pemerintah guna meningkatkan dukungan dana sawit BPDPKS menjadi Rp60 juta per hektare,” ucapnya.

Hal itu untuk membantu petani menyiapkan lahan miliknya menjadi lebih baik. Selain itu mencegah mereka terjerat hutang.

Ratas kabinet terbatas yang dihadiri Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono, dalam pembahasan Peremajaan Sawit Rakyat kemarin (27/2), sangat baik.

“Keberpihakan Pemerintah terhadap petani kelapa sawit dapat didorong melalui kenaikan subsidi dana BPDPKS dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan legalitas lahan petani kelapa sawit di Indonesia juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena legalitas lahan masih mendapat banyak kendala.

Legalitas lahan hingga saat ini, masih menjadi momok menakutkan bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Sebab itu, koordinasi Menko Perekonomian dan Menteri ATR/BPN menjadi harapan baru agar mereka memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

“SHM bagi petani kelapa sawit dapat direalisasikan dan dipercepat oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono yang baru di lantik,” cakapnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan menyiapkan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang masih rendah yakni 37,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Dirjen Perkebunan Kementan, Prayudi Syamsuri di Jakarta, Kamis menyebutkan capaian sertifikasi ISPO saat ini seluas 5,6 juta hektar dari luas lahan yang ditargetkan memperoleh sertifikat 16,38 juta ha.

“Sebab itu guna mengatasi kendala tersebut, fokus utama ditujukan pada peningkatan kelembagaan dalam industri ini,” katanya.
.
Prayudi menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan sebagai upaya menghadapi tantangan dalam mencapai target ISPO yang lebih tinggi.

Terkait hal itu, pihaknya meminta Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) selain itu kelompok pekebun yang telah melakukan proses ISPO diminta untuk mendaftar sesuai dengan program Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Dalam upaya optimalisasi penggunaan dana, pihaknya menekankan pentingnya mengusulkan target-target secara tepat dan efisien. Proses ini akan mendapatkan pengawalan langsung dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya.

Selanjutnya menurut dia, revisi dalam implementasi ISPO menjadi hal yang penting untuk dibahas, di mana pembahasan meliputi aspek hilir tanaman sawit dan menyesuaikan status ISPO menjadi mandatory (wajib) atau voluntary (sukarela).

“Proses revisi peraturan oleh Kementerian Pertanian diharapkan dapat mempercepat penyelesaian, sehingga ISPO dapat diterapkan dengan lebih luas dan efektif,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin mengungkapkan selama diterapkan hampir 13 tahun ketercapaian sertifikasi ISPO oleh petani masih sangat kecil, yaitu 81 sertifikat dengan luasan 60.235,58 hektare dari penguasaan lahan oleh petani 6,94 juta ha.

“13 tahun pelaksanaan ISPO di Indonesia baru mencapai 0,3 persen sertifikasi bagi petani kelapa sawit, padahal sebenarnya tahun 2025, mesti sudah hampir 100 persen karena terdapat target pemerintah bahwa pada tahun tersebut sistem itu bersifat wajib,” katanya dalam Diskusi Publik dan Konferensi Pers yang diadakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Menurut dia sistem sertifikasi saat ini belum mampu menjawab tantangan di tingkat petani kelapa sawit khususnya untuk petani yang belum berkelompok yang berjumlah sangat besar sekitar 70 persen dari total 6,9 juta ha luas kebun petani.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada gerakan yang masif dan inovatif dengan menerapkan sistem sertifikasi skala besar dengan pendekatan kewilayahan untuk mempercepat sistem sertifikasi di Indonesia khususnya petani skala kecil.

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari menyatakan sebelumnya BPDPKS hanya memberikan biaya untuk sertifikasi melalui pendanaan dan pembiayaan Legalisasi Sarana (LS) dalam proses sertifikasi.

Namun, kini pendekatan tersebut telah berubah, tambahnya, BPDPKS akan memperbaiki prosesnya dengan memberikan penguatan kepada petani untuk memulai proses ISPO.

“Saat ini kita akan memberikan pelatihan kepada petani terlebih dahulu tentang Legalisasi Sarana sebelum mereka memperoleh ISPO. Kami mendorong petani untuk mengadopsi ISPO,” katanya.

Dengan pendekatan baru ini, diharapkan bahwa lebih banyak petani kelapa sawit akan terlibat dalam proses sertifikasi ISPO, sehingga industri kelapa sawit Indonesia dapat terus meningkatkan standar keberlanjutannya dan menjadi pemain utama dalam pasar global yang menghargai prinsip-prinsip keberlanjutan.

Bernadinus Steni Sugiarto dari Kaleka menyatakan kendala dana dalam proses sertifikasi bisa diatasi bila petani sawit yang mengikuti sertifikasi ISPO dalam jumlah banyak.

Dia mencontohkan bila mensertifikasi ISPO sebanyak 500 petani, maka biaya yang dibutuhkan mencapai 170 dolar AS per ha, namun jumlah petani sebanyak 2000 orang, maka biayanya sekitar kurang 50 dolar AS per ha.

Dalam penerapan proses ISPO dengan skala besar diperlukan untuk memastikan efisiensi maksimal. Oleh karena itu, pendekatan kewilayahan (yuridiksi) menjadi kunci dalam melaksanakan audit tersebut.

 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan sekitar 513 ribu hektare kebun plasma kelapa sawit petani eks Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan PIR-Transmigrasi memerlukan program peremajaan karena sudah tua dan tidak produktif lagi.

“Berdasarkan data yang ada saat ini, ratusan ribu hektare kebun plasma eks PIR-Bun dan PIR-Trans ini tersebar pada 15 provinsi di Indonesia,” kata Ketua Gapki Eddy Martono dalam keterangan yang diterima di Banjarmasin, Kamis.

Ia menyebutkan kebun yang ada di 15 provinsi itu sudah waktunya diremajakan, bahkan kebun eks PIR tersebut sudah ada perusahaan intinya yang sebagian tergabung sebagai anggota Gapki.

“Dan sudah ada juga petani dan kebunnya yang seharusnya sudah clean and clear memenuhi persyaratan program PSR,” ujarnya.

Eddy menjelaskan meskipun sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan peremajaan kelapa sawit, namun masih banyak ditemui kendala, antara lain adanya lahan petani mitra berada di kawasan hutan. Padahal kebun plasma PIR sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) dan  pernah juga menjadi agunan bank saat akad kredit pembangunan kebun.

Kemudian, petani kebun sawit masih kesulitan mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi bahwa lahan yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU).

Selain itu, ada kelompok tani, koperasi, dan satuan kerja diperiksa oleh aparat penegak hukum. Lalu, ada alas hak tanah petani calon peserta program PSR uang diagunkan, SHM petani calon peserta PSR beda nama sehingga kesulitan untuk proses pengajuan dana pendamping.

Katanya, harga TBS cukup tinggi sementara kebun masih berproduksi sehingga beberapa di antara petani menolak program peremajaan.

Kendala lain, banyak pimpinan perusahaan yang khawatir menjadi saksi untuk diperiksa karena akan menandatangani surat pernyataan kebenaran dan kesesuaian data pengajuan.

Eddy berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera diatasi pemerintah bersama para petani dan perusahaan agar percepatan realisasi program PSR dapat terlaksana.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat penyaluran dana untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah mencapai Rp9,42 triliun selama periode 2017 sampai dengan 31 Mei 2024.

Pendanaan PSR tersebut disalurkan untuk 151.185 pekebun dan luasan lahan 336.834 hektar (ha)

“Ini ada perkebunan rakyat 6,30 juta hektar, artinya potensi PSR 2,8 juta hektar. Sekarang baru tercapai 336.834 hektar. Sampai saat ini, masih banyak sebetulnya ruang yang ada di sana,” kata Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS Kabul Wijayanto dalam acara Seminar Sawit 2024 dengan tema ‘Menakar Keseimbangan Produksi CPO untuk Kebutuhan Domestik & Ekspor: Urgensi dan Tantangan’ di Jakarta, Rabu.

Sampai dengan Mei 2024, berdasarkan buku statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, tercatat realisasi PSR sebesar 336.834 ha atau 0,33 juta ha. Kabul menilai masih terdapat potensi lahan PSR seluas 2,8 juta ha.

Dalam paparannya, ia sempat menyampaikan keraguannya terhadap target Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanaman ulang atua replanting dalam PSR 2024 yang sebesar 120.000 ha. Menurutnya, target tersebut susah untuk dicapai.

“Sekarang target PSR 2024 120.000 hektar. Apa iya bisa? Karena selama BPDPKS ada, paling tinggi capaiannya hanya 97.000 hektar,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PSR telah menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit. Sebagaimana diketahui sebelumnya, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (Crude Palm Oil/CPO) mengalami penurunan. Pada 2019, produktivitas CPO tercatat sebesar 3,26 ton/ha/tahun, namun pada 2023 menurun menjadi sebesar 2,87 ton/ha/tahun. Padahal, menurut Kabul, dengan bibit yang bagus disertai dengan praktik budidaya yang baik (GAP) dapat menghasilkan 6-8 ton/ha/tahun.

Namun untuk ke depannya, Kabul optimistis produktivitas serta permintaan CPO akan membaik. Pada 2045, ia memproyeksikan produksi CPO akan meningkat sebesar 86,51 juta metrik ton (MT), sedangkan permintaan (demand) CPO juga mengalami kenaikan untuk ekspor sebesar 33,19 juta MT.

Hal yang sama juga diperkirakan terjadi pada kebutuhan dalam negeri untuk pangan sebesar 15,34 juta MT, untuk energi (biodisel) meningkat sebesar 22,4 juta MT, dan kebutuhan oleochemical sebesar 10,68 juta MT, sehingga total kebutuhan demand CPO 81,61 juta MT.

“Kita proyeksikan di tahun 20045 nanti produksinya (CPO) bisa mencapai 86,51 juta MT, asalkan kita bisa me-replanting setiap tahunnya mulai 2025 120.000 hektar setiap tahun. Kalau enggak bisa, nanti bisa turun menjadi 44 juta, lebih turun dari yang sekarang,” pungkasnya.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kelapa sawit untuk meningkatkan kemampuan pengembangan produk hilir komoditas tersebut.

Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) BPDPKS Helmi Muhansyah menyatakan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015, maka BPDPKS turut serta dalam pemberdayaan UKM kelapa sawit menjadi salah satu program untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan kelapa sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis.

“Melalui program UKMK yang berkolaborasi dengan stakeholder, kami melatih pelaku UKM untuk mengolah produk hilir seperti sabun, makanan, batik sawit, dan kerajinan,” ujar Helmi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, BPDPKS juga melatih petani sawit yang tergabung dalam koperasi dan kelompok tani untuk membuat produk UKM seperti kosmetik dan kerajinan, agar mereka mendapatkan nilai tambah dari sawit bagi peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Ali Alkatiri menyatakan pihaknya mendorong strategi hilirisasi yang menempatkan UMKM dan koperasi sebagai aktor utama, bukan hanya pelengkap.

Misalnya pendirian minyak makan merah di Deli, Serdang Sumatera Utara dan 10 pabrik lainnya di sejumlah wilayah. Kemudian ada program Rumah Produksi Bersama dan juga pendampingan dalam memperoleh sertifikasi mutu produk untuk masuk pasar yang lebih luas.

“Jadi koperasi dan UMKM harus melakukan hilirisasi, jadi tidak hanya memanggul TBS saja,” ujarnya dalam diskusi “Peranan UKM Dalam Kebijakan Hilirisasi Sawit” di Jakarta, Kamis (27/6/).

Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indra Budi Susetyo petani memiliki daya tawar yang lemah dalam rantai pasok, sebab pekebun harus menjual tandan buah sawit (TBS) yang cepat membusuk. Dampaknya, harga TBS gampang jatuh, ditambah permintaan sawit yang fluktuatif di pasar internasional.

“Ke depan, sawit harus digunakan untuk sektor lebih luas. Sekarang 50 juta ton produksi sawit. dan sawit ini supply demandnya tidak tetap. Nah makanya perlu hilirisasi misalnya, kita temukan untuk batik atau coating buah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik Qayuum Amri menyatakan kegiatan yang didukung BPDPKS ini bertujuan meningkatkan peranan UKM dalam kebijakan hilirisasi sawit agar nilai tambah produk hilir dapat menjangkau lapisan masyarakat.

Dalam Temu UKMK dan diskusi, panitia juga menggelar pameran produk-produk UKM yang berbasis kelapa sawit, dan edukasi makanan sehat.

“Harapan kita teman-teman UKM ini jangan ditinggalkan malah harus diajak dalam hilirisasi sawit. peranannya banyak sekali temen temen UKM, koperasi mulai dari produksinya, pemasarannya juga dan juga jangan lupa pengguna setia sawit,” katanya.

 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten.

Menurut Ketua SPKS Nasional Sabarudin, komitmen tersebut guna menjaga produksi kelapa sawit terutama bagi perkebunan kelapa sawit swadaya, sekaligus turut mendukung perekonomian negara.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” katanya di Jakarta, Sabtu.

Dikatakannya, pihaknya telah mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petani kelapa sawit yang mana setiap tahun mencakup 1.000 hingga 1.500 petani sawit yang tersebar di 22 kabupaten.

Pelatihan tersebut mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik untuk mendukung sistem sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

“Kami menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan secara gratis kepada petani. Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” ujar Sabarudin dalam keterangannya.

SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit, lanjutnya, melalui pemetaan dan pendataan lahan membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola.

Selain itu, serikat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh sertifikat tanah hak milik (STDB).

“Banyak petani swadaya yang tidak memiliki akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi hal ini dengan fokus pada mereka yang membutuhkan dukungan,” katanya.

Terkait sejumlah upaya yang dilakukan tersebut SPKS memperoleh Anugerah Medbun Award 2024 sebagai “Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit”.

Sabarudin menyatakan dengan diterimanya apresiasi tersebut pihaknya akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya, serta meningkatkan kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.

“Dengan adanya apresiasi ini, kami berharap dapat meningkatkan kinerja organisasi, termasuk SPKS, dalam melakukan perbaikan tata kelola sawit nasional ke depannya,” katanya.

Pada kesempatan itu, SPKS juga menyatakan komitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO yang mana tahun ini, SPKS menargetkan sembilan koperasi mencakup area sekitar 7.000 hektare di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau dengan total anggota sekitar 3.000 petani untuk masuk dalam proses sertifikasi ISPO.

Selain sertifikasi, lanjutnya, pihaknya juga berperan aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PDPKS).

“Dengan dukungan yang konsisten, kami berkomitmen untuk terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan,” ujar Sabarudin.

Saga mentransfer Conor Gallagher lebih hidup. Tottenham bertekad untuk masuk ke transfer ini. Baru-baru ini, Chelsea dikabarkan akan menjual Gallagher. Dia bukan bagian dari rencana Enzo Maresca dan karenanya akan dibayar musim panas ini. Baru-baru ini, Gallagher dikabarkan akan pindah ke Spanyol. Atletico Madrid akan sangat tertarik untuk mempertahankan pekerjaannya.

Football Insider melaporkan bahwa Atletico berpotensi gagal mendapatkan jasa Gallagher. Karena Tottenham memutuskan untuk terjun dalam transfer sang gelandang.

Incaran Lama

Menurut laporan tersebut, Tottenham sudah lama tertarik dengan karya Gallagher.

Ange Postecoglou sudah lama memiliki kelemahan pada gaya permainan sang striker. Ia menilai Gallagher akan bagus untuk timnya.

Apalagi Tottenham baru saja melepas Pierre-Emile Hojbjerg dari Marseille. Jadi mereka membutuhkan lebih banyak energi di lini tengahnya.

Coba Yakinkan

Kabarnya, Tottenham kini mulai mengambil langkah untuk meyakinkan Gallagher agar bergabung dengan klubnya.

Mereka menghubungi agen sang pemain. Mereka juga menasihati Gallagher.

Dia dijanjikan posisi sentral di tim Lillywhites. Sehingga mereka berharap Gallagher tetap bertahan di London dibandingkan pindah ke Spanyol.

Tidak Masalah

Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak akan mendapat masalah jika Gallagher pindah ke Tottenham, yang di luar dugaan menjadi salah satu rival domestik mereka.

Namun, mereka masih mempertahankan harga penuh sang gelandang, karena mereka menginginkan hingga €40 juta untuk jasa pemain internasional Inggris tersebut.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, proses pengangkatan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ibarat proses yang sudah mapan.

Ia membantah anggapan publik mengenai posisi para komisioner lembaga negara yang merupakan mantan peserta kampanye Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, semua yang menjabat sebagai komisaris instansi pemerintah haruslah orang-orang yang mengetahui keahlian, kemampuan, pengalaman, dan waktunya, kata Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Oleh karena itu, tidak akan banyak orang yang sakit jika kelompok Prabowo-Gibran duduk (sebagai pejabat negara). Itu sedikit, kita perlu lebih banyak lagi, di ‘Wahai bukan dia,’ lanjutnya. Selain itu, kata Ngabalin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut serta dalam pengangkatan komisi di perusahaan pelat merah.

Padahal, penunjukan komisaris hanya dilakukan oleh Menteri Negara Erick Thohir. “Iya Pak Erick sudah mengambil keputusan, dan di rapat pengurus, beliau diberi jabatan presiden. Pengalaman saya, begitulah prosesnya, jadi saya bisa ceritakan ke teman-teman semua. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya,” katanya.

Ia meyakini orang-orang yang ditunjuk Erick sebagai pegawai BUMN memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dalam menjalankan perusahaan. \”Ya, tentu saja. Saya tahu itu benar. Karena akan melaluinya dan mewakili pemegang saham yang membidangi pekerjaan perseroan. Jadi saya paham,” kata Ngabalin.

Baru-baru ini, Erick Thohir menunjuk Gubernur Bank Indonesia (BI) yang merupakan politikus Gerindra, Burhanuddin Abdullah Harahap, sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan politikus Demokrat, Andi Arief, sebagai komisaris utama PT PLN (Persero). . Komisi Independen.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sepakat menghadiri Konferensi Pertama di Ibu Kota Negara (IKN) pada 12 Agustus 2024.

Demikianlah Prabowo yang juga Presiden terpilih RI, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Silakan datang (ke rapat pimpinan), kenapa tidak datang, katanya, seperti dilansir Kompas.com.

Terkait maksud kedatangannya di Istana hari ini, Prabowo mengaku sudah menceritakan hasil lawatannya ke luar negeri kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kunjungannya, Prabowo bertemu dengan beberapa kepala negara, antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Saya tiba kemarin sore, jadi hari ini saya minta Presiden melaporkan kunjungan saya kemarin, (yaitu berangkat) pembukaan Olimpiade untuk bertemu langsung dengan Presiden Macron dan banyak negara lainnya.” menjelaskan. Pemerintah berencana menggelar sidang pertama IKN pada 12 Agustus 2024.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jokowi akan berangkat ke IKN pada 11 Agustus 2024. “(Rapat Kabinet) tanggal 12. Tanggal 11 beliau berangkat ke sana dan tanggal 12 rencananya akan rapat kabinet di sana,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). ) . ). Awalnya, Prabowo mengaku sering diikutsertakan Presiden Jokowi di hampir semua rapat tingkat menteri. Bahkan, presiden terpilih itu kini duduk di samping Jokowi, berbeda dengan menteri lainnya.

Dia memiliki perlakuan Jokowi untuk mempersiapkannya sebagai presiden di pemerintahan lain.

Sekarang saya hampir memiliki organisasi saya melalui seluruh kapal termasuk duduk di sisi kanan presiden. Maaf, Menteri Perencanaan. Jadi ini yang saya pikirkan, saya dukung,” kata Prabowo, Kamis, 18 Juli 2024.