BLOG-SERVICE

The Indonesian Air Force (TNI-AU) held a flypast over the new capital city, Nusantara, in East Kalimantan, on Sunday during a training session as part of preparations for this year’s Independence Day celebration.

The training session involved four F-16 jet fighters and the aircraft of Jupiter Aerobatic Team during which they performed a formation flying over the Garuda Palace and government buildings in the Nusantara area.

The flypast will be showcased to entertain the public and those attending the Independence Day flag-hoisting ceremony, due to be held for the first time in the new capital city on Saturday, August 17.

In connection with the 79th anniversary of Indonesia’s Independence Day, President Joko Widodo (Jokowi) previously stated that the flag-raising ceremony would take place in both Nusantara and Jakarta.

To this end, President Jokowi will lead the ceremony in Nusantara, while Vice President Ma’ruf Amin will lead it in Jakarta, Coordinating Human Development and Culture Minister Muhadjir Effendy said in Jakarta on Monday, June 10.

The Indonesian Navy (TNI-AL) had deployed a landing platform dock (LPD) on Sunday, August 4, to transport equipment required for this historic flag-raising ceremony.

On Saturday, August 10, a replica of the heirloom flag and the proclamation text that will be used for the Independence Day ceremony in the new capital cityvarrived at Sepinggan International Airport, Balikpapan.

Acting Governor of East Kalimantan Akmal Malik warmly welcomed the presence of the duplicate heirloom flag and the proclamation text saying that it has shown the state’s attention to East Kalimantan.

Meanwhile, the Ministry of Communication and Informatics announced on Saturday that preparations for the Independence Day ceremony in Nusantara had been over 90 percent finished,

“Nusantara is ready for the August 17 celebration,” said Usman Kansong, the ministry’s Director of Information and Public Communication.

Government officials, local leaders, and ambassadors from various countries are scheduled to attend the event, he said, adding that transportation for the guests has been arranged.

Indonesia declared its independence on August 17, 1945, shortly after Japan’s surrender to the US-led Allied forces of World War II.

The nation’s founding fathers, Soekarno and Hatta, declared independence in Jakarta on behalf of all Indonesian people.

 The ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) is expected to serve as an activity that facilitates Indonesian navy cadets to broaden their network, Governor of the Indonesian Navy’s (TNI AL’s) Academy Rear Admiral Supardi stated.

“In the APCS, they (TNI AL) cadets can establish a network with cadets coming from around the globe. Thus, once they are inaugurated as commissioned officers, they will have already forged a bond,” he remarked while greeting APCS participants in Jakarta on Saturday.

Speaking at the Military Sealift Command (Kolinlamil) Headquarters, Supardi noted that the APCS, being held aboard TNI AL’s vessel KRI Bima Suci, brings together navy cadets from Asia, Australia, America, and Europe.

The ship arrived in Jakarta after setting sail from Surabaya, East Java, on August 1. According to the plan, it will reach Singapore on August 6.

The sail provides the cadets with an opportunity to interact, exchange information, and collaborate in navigational training activities.

Supardi remarked that such a sail could result in harmonious ties among the international cadets who will serve the navy of their respective countries in the future.

“By the time of their graduation, they (cadets) will already have established a network that facilitates them to cooperate at the global level,” he stated.

On the same occasion, Commander of Kolinlamil Rear Admiral Krisno Hutomo made similar statements while expressing hope that the TNI AL cadets would make the most of the APCS to obtain valuable knowledge and foster friendship with their international counterparts.

The APCS draws participation from 189 TNI AL cadets and 32 foreign cadets coming from Cambodia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Timor-Leste, Australia, Chile, China, India, Italy, Japan, South Korea, the Netherlands, and Turkey.

Atlet angkat besi (lifter) putra andalan Indonesia Rizki Juniansyah berhasil menyabet medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024 yang tersaji di South Paris Arena 6, Prancis, Kamis waktu setempat.

Lifter berusia 21 tahun itu menyelesaikan laga dengan total angkatan seberat 354 kg berupa angkatan snatch 155 kg dan angkatan clean & jerk 199 kg.

Rizki berhasil menyelesaikan angkatan snatch pada percobaan kedua dengan angkatan 155 kg setelah sebelumnya gagal pada percobaan pertama.

Ia kemudian menambah beban menjadi 162 kg pada percobaan ketiga namun gagal diselesaikan.

Pada angkatan snatch, Rizki bersama lifter Kolombia Mosquera Luis yang juga berhasil dengan angkatan 155 kg berada di posisi kedua, di bawah lifter China Shi Zhiyong yang mencatatkan beban angkatan165 kg pada percobaan kedua.

Lifter asal Negeri Tirai Bambu itu mencoba memecahkan rekor angkatan snatch Olimpiade dengan menambah beban menjadi168 kg namun masih gagal pada percobaan ketiga.

Tertinggal 10 poin, Rizki kemudian mencoba mengejar pada angkatan clean and & jerk.

Pada percobaan pertama Rizki berhasil mengangkat beban seberat 191 kg. Rizki kemudian menambah beban menjadi 199 kg pada percobaan kedua dan berhasil diselesaikan dengan gemilang.

Beban angkatan Rizki tersebut sekaligus memecahkan rekor angkatan clean & jerk Olimpiade.

Sementara pesaingnya lifter China Shi Zhiyong di angkatan snatch, gagal dalam tiga percobaan pada angkatan clean & jerk.

Perolehan medali emas yang ditorehkan Rizki menambah koleksi medali bagi tim Indonesia menjadi dua medali emas, (satu emas sebelumnya disabet atlet panjat tebing Veddriq Leonardo) serta satu perunggu yang ditorehkan atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung.

Sebanyak 483 orang telah ditangkap dan 149 dakwaan telah diajukan terkait kerusuhan kelompok ekstrem kanan di seluruh Inggris sejak 30 Juli lalu, demikian menurut Dewan Kepala Polisi Nasional (NPCC) pada Kamis (8/8).

NPCC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa puluhan pelaku telah dijatuhi hukuman karena kasus-kasus tersebut dipercepat melalui sistem peradilan pidana, dengan banyak tersangka yang ditahan setelah didakwa untuk menghadiri sidang.

Pernyataan tersebut mencatat bahwa ribuan petugas polisi dikerahkan di seluruh negeri pada Rabu (7/8) malam, dan 36 pertemuan terjadi dengan “gangguan minimal dan hanya sejumlah penangkapan.”

“Diperkirakan 104 petugas telah terluka sejauh ini, dengan banyak yang dirawat di rumah sakit karena parahnya cedera mereka,” katanya.

Kepala Polisi Gavin Stephens, ketua NPCC, mengatakan tindakan polisi “terus berjalan dengan cepat” seiring dengan semakin banyaknya orang yang ditangkap dan didakwa terkait kerusuhan tersebut.

“Ini adalah masa yang mengkhawatirkan bagi komunitas dan tantangan besar bagi semua yang terlibat. Ada persatuan yang luar biasa di seluruh negeri dan inilah cara kita menangani perpecahan, dengan berdiri bersama. Kepolisian secara keseluruhan akan terus melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan Anda,” katanya.

Stephen Parkinson, Direktur Kejaksaan Umum, mengatakan: “Setiap jam, dakwaan lebih lanjut disahkan, hukuman penjara yang signifikan dijatuhkan, dan keadilan terus ditegakkan setelah masa yang sangat sulit bagi negara.”

Inggris telah diguncang oleh kekacauan dengan perusuh ekstrem kanan yang menyebarkan ujaran kebencian rasis dan Islamofobia yang menargetkan Muslim, kelompok minoritas, dan migran.

Kerusuhan tersebut dipicu oleh klaim palsu yang menyebar secara daring bahwa seorang tersangka yang ditangkap karena penikaman fatal terhadap tiga anak pada 29 Juli di Southport adalah seorang pencari suaka Muslim.

Pihak berwenang kemudian mengidentifikasi pelaku penikaman sebagai Axel Rudakubana, seorang remaja berusia 17 tahun yang lahir di Cardiff, Wales, dari orang tua asal Rwanda, tetapi fakta itu tidak banyak menghalangi massa ekstrem kanan untuk tetap menggerakkan aksi kerusuhan mereka.

 Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Panji Irawan menyampaikan 5 strategi yang disiapkan untuk menjamin kesejahteraan petani kelapa sawit.

Strategi pertama adalah mendukung petani kelapa sawit untuk mendapatkan legalitas kebun kelapa sawit terutama terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani. Dalam mengurus legalitas kebun kelapa sawit, dilakukan dengan menggunakan dana sawit.

“Jadi ini telak, kami akan mendukung dan membantu dan agar supaya petani-petani yang memang sudah legal, tinggal dilegalisir,” kata Panji dalam sesi diskusi “Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” di Jakarta, Rabu.

Strategi berikutnya adalah mendukung petani kelapa sawit dalam pengolahan di sektor hilir melalui pabrik kelapa sawit (PKS) atau refinery sehingga nantinya petani tidak hanya sebatas menjual buah kelapa sawit.

Kemudian, Prabowo-Gibran akan mendorong pembentukan Badan Sawit Indonesia sebagai lembaga yang menjadi wadah dalam menjembatani berbagai kementerian dan lembaga dalam mengurusi perihal kelapa sawit. Panji menyebutkan langkah serupa sebelumnya sudah dilakukan oleh Malaysia.

“Sebagaimana ada Otoritas Jasa Keuangan, ada otoritas macam-macam, bisa menjadi otoritas sawit yang bisa membantu menjembatani lembaga ataupun kementerian sehingga bisnis sudah menjadi backbone (tulang punggung) ini akan semakin hebat dan semakin berkembang,” ujar Panji.

Strategi selanjutnya adalah mendukung petani kelapa sawit agar terwakilkan pada manajemen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan yang terakhir adalah menjamin pembentukan regulasi yang berpihak kepada petani kelapa sawit.

“Kami akan menjamin regulasi yang berpihak kepada petani sawit dan setiap proses pembuatan suatu rencana ketentuan terkait dengan sawit akan diikutsertakan,” imbuh Panji.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) menyatakan apresiasi terhadap PTPN IV Palmco yang dinilai telah berkontribusi positif meningkatkan produktivitas sawit petani melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Ketua Aspekpir Kalimantan Barat (Kalbar) YS Marjitan menyatakan keberadaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani sawit sejak lama.

“Keberadaan PTPN IV PalmCo tidak dinafikan akan menjadi nafas baru dalam penguatan petani sawit, terutama di Kalbar,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Marjitan menambahkan perkebunan sawit masyarakat di Kalbar telah memasuki usia generasi kedua, terutama di Kabupaten Landak dan Sanggau, sehingga perlu sinergi seluruh pihak untuk memperkuat petani sawit rakyat di masa mendatang.

Terkait hal itu, lanjutnya, Aspekpir memberikan dukungan atas komitmen PalmCo untuk terus memperkuat petani sawit dan berharap kemitraan dengan BUMN tersebut dapat terus berjalan dengan baik di masa mendatang.

Salah satu bentuk dukungan tersebut yakni pemberian penghargaan yang diserahkan Ketua Aspekpir Kalbar YS Marjitan kepada Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Irwan Perangin Angin dalam kegiatan “Awarding Komitmen Mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Kemitraan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Bersama Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Pontianak pada 25 Januari 2023.

Marjitan berharap dengan menempatkan kelembagaan petani sebagai subjek pembangunan dalam menjalin kemitraan usaha bagi terwujudnya industri sawit berkelanjutan bersumber kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Irwan Perangin-angin berharap Aspekpir terus menjadi mitra pembangunan yang strategis bagi PTPN IV.

“Kita tidak mulai dari nol. PalmCo punya modal kuat untuk memperkuat kemitraan dan maju bersama. Kita harapkan Aspekpir yang ada saat ini di Kalbar dan Indonesia akan terus berjaya dan sukses ke depannya,” ujarnya.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto menambahkan pihaknya mendukung PalmCo dalam Kemitraan PSR, baik Kemitraan Inti-Plasma maupun Kemitraan Swadaya. Demikian juga kalau ada perusahaan atau kelompok tani lainnya.

Dikatakannya, RSI akan melakukan pendampingan kepada perusahaan atau kelompok tani tersebut sejak pemetaan lahan, mendapatkan keterangan tidak dalam kawasan hutan, tidak dalam HGU, sampai proposal pengajuan PSR, Rekomtek, Perjanjian Tiga Pihak antara Kelompok Tani – BPDPKS – Perbankan.

“Pendampingan juga untuk pembangunan kebun, perawatan kebun dan panen sampai dengan sertifikasi sustainability nya (ISPO),” ujaranya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung kebijakan Presiden Jokowi menaikkan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi Rp60 juta per hektare diikuti dengan kemudahan akses pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bagi petani.

Sebelumnya, keberadaan program PSR telah menjadi bagian dari kemajuan sawit rakyat. Dukungan Pemerintah dibutuhkan, guna membangun keadilan bagi rakyat Indonesia untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani sawit skala kecil.

Melalui program PSR, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik petani menjadi roda ekonomi rakyat di pedesaan, kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai keberadaan petani swadaya selama ini selalu terpinggirkan. Sebab itu, menurutnya, program PSR memberikan rasa keadilan bagi petani kelapa sawit di Indonesia, terutama penggunaan dana sawit melalui BPDPKS yang dinilai selama ini tidak adil.

Menurut dia, penggunaan dana BPDPKS, masih jauh panggang dari api, lantaran belum mampu menghadirkan keadilan. Contohnya, dukungan BPDPKS bagi PSR hanya Rp30 juta per hektare yang dirasakan para petani masih sangat kurang.

Karena itu, SPKS pada 2020 hingga 2021 mendorong DPR untuk membentuk Panja Sawit. Komisi IV pun membentuk Panja Sawit tersebut.

Sejak 2021 hingga 2023, SPKS terus mendorong perbaikan tata kelola sawit rakyat melalui peningkatan biaya peremajaan sawit dan debirokratisasi dalam mengakses dana sawit, sebab petani banyak terjebak dalam berbagai persyaratan.

Saat itu, komisi IV telah menyetujui, bahkan Dewan Perwakilan Daerah minta agar dana sawit untuk peremajaan sawit harus ditingkatkan sesuai dengan masukan dari organisasi petani sawit. Namun, pemerintah tidak kunjung mengeksekusi.

“Dibutuhkan kebijakan pemerintah guna meningkatkan dukungan dana sawit BPDPKS menjadi Rp60 juta per hektare,” ucapnya.

Hal itu untuk membantu petani menyiapkan lahan miliknya menjadi lebih baik. Selain itu mencegah mereka terjerat hutang.

Ratas kabinet terbatas yang dihadiri Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono, dalam pembahasan Peremajaan Sawit Rakyat kemarin (27/2), sangat baik.

“Keberpihakan Pemerintah terhadap petani kelapa sawit dapat didorong melalui kenaikan subsidi dana BPDPKS dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan legalitas lahan petani kelapa sawit di Indonesia juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena legalitas lahan masih mendapat banyak kendala.

Legalitas lahan hingga saat ini, masih menjadi momok menakutkan bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Sebab itu, koordinasi Menko Perekonomian dan Menteri ATR/BPN menjadi harapan baru agar mereka memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

“SHM bagi petani kelapa sawit dapat direalisasikan dan dipercepat oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono yang baru di lantik,” cakapnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan menyiapkan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang masih rendah yakni 37,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Dirjen Perkebunan Kementan, Prayudi Syamsuri di Jakarta, Kamis menyebutkan capaian sertifikasi ISPO saat ini seluas 5,6 juta hektar dari luas lahan yang ditargetkan memperoleh sertifikat 16,38 juta ha.

“Sebab itu guna mengatasi kendala tersebut, fokus utama ditujukan pada peningkatan kelembagaan dalam industri ini,” katanya.
.
Prayudi menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan sebagai upaya menghadapi tantangan dalam mencapai target ISPO yang lebih tinggi.

Terkait hal itu, pihaknya meminta Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) selain itu kelompok pekebun yang telah melakukan proses ISPO diminta untuk mendaftar sesuai dengan program Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Dalam upaya optimalisasi penggunaan dana, pihaknya menekankan pentingnya mengusulkan target-target secara tepat dan efisien. Proses ini akan mendapatkan pengawalan langsung dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya.

Selanjutnya menurut dia, revisi dalam implementasi ISPO menjadi hal yang penting untuk dibahas, di mana pembahasan meliputi aspek hilir tanaman sawit dan menyesuaikan status ISPO menjadi mandatory (wajib) atau voluntary (sukarela).

“Proses revisi peraturan oleh Kementerian Pertanian diharapkan dapat mempercepat penyelesaian, sehingga ISPO dapat diterapkan dengan lebih luas dan efektif,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin mengungkapkan selama diterapkan hampir 13 tahun ketercapaian sertifikasi ISPO oleh petani masih sangat kecil, yaitu 81 sertifikat dengan luasan 60.235,58 hektare dari penguasaan lahan oleh petani 6,94 juta ha.

“13 tahun pelaksanaan ISPO di Indonesia baru mencapai 0,3 persen sertifikasi bagi petani kelapa sawit, padahal sebenarnya tahun 2025, mesti sudah hampir 100 persen karena terdapat target pemerintah bahwa pada tahun tersebut sistem itu bersifat wajib,” katanya dalam Diskusi Publik dan Konferensi Pers yang diadakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Menurut dia sistem sertifikasi saat ini belum mampu menjawab tantangan di tingkat petani kelapa sawit khususnya untuk petani yang belum berkelompok yang berjumlah sangat besar sekitar 70 persen dari total 6,9 juta ha luas kebun petani.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada gerakan yang masif dan inovatif dengan menerapkan sistem sertifikasi skala besar dengan pendekatan kewilayahan untuk mempercepat sistem sertifikasi di Indonesia khususnya petani skala kecil.

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari menyatakan sebelumnya BPDPKS hanya memberikan biaya untuk sertifikasi melalui pendanaan dan pembiayaan Legalisasi Sarana (LS) dalam proses sertifikasi.

Namun, kini pendekatan tersebut telah berubah, tambahnya, BPDPKS akan memperbaiki prosesnya dengan memberikan penguatan kepada petani untuk memulai proses ISPO.

“Saat ini kita akan memberikan pelatihan kepada petani terlebih dahulu tentang Legalisasi Sarana sebelum mereka memperoleh ISPO. Kami mendorong petani untuk mengadopsi ISPO,” katanya.

Dengan pendekatan baru ini, diharapkan bahwa lebih banyak petani kelapa sawit akan terlibat dalam proses sertifikasi ISPO, sehingga industri kelapa sawit Indonesia dapat terus meningkatkan standar keberlanjutannya dan menjadi pemain utama dalam pasar global yang menghargai prinsip-prinsip keberlanjutan.

Bernadinus Steni Sugiarto dari Kaleka menyatakan kendala dana dalam proses sertifikasi bisa diatasi bila petani sawit yang mengikuti sertifikasi ISPO dalam jumlah banyak.

Dia mencontohkan bila mensertifikasi ISPO sebanyak 500 petani, maka biaya yang dibutuhkan mencapai 170 dolar AS per ha, namun jumlah petani sebanyak 2000 orang, maka biayanya sekitar kurang 50 dolar AS per ha.

Dalam penerapan proses ISPO dengan skala besar diperlukan untuk memastikan efisiensi maksimal. Oleh karena itu, pendekatan kewilayahan (yuridiksi) menjadi kunci dalam melaksanakan audit tersebut.

 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan sekitar 513 ribu hektare kebun plasma kelapa sawit petani eks Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan PIR-Transmigrasi memerlukan program peremajaan karena sudah tua dan tidak produktif lagi.

“Berdasarkan data yang ada saat ini, ratusan ribu hektare kebun plasma eks PIR-Bun dan PIR-Trans ini tersebar pada 15 provinsi di Indonesia,” kata Ketua Gapki Eddy Martono dalam keterangan yang diterima di Banjarmasin, Kamis.

Ia menyebutkan kebun yang ada di 15 provinsi itu sudah waktunya diremajakan, bahkan kebun eks PIR tersebut sudah ada perusahaan intinya yang sebagian tergabung sebagai anggota Gapki.

“Dan sudah ada juga petani dan kebunnya yang seharusnya sudah clean and clear memenuhi persyaratan program PSR,” ujarnya.

Eddy menjelaskan meskipun sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan peremajaan kelapa sawit, namun masih banyak ditemui kendala, antara lain adanya lahan petani mitra berada di kawasan hutan. Padahal kebun plasma PIR sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) dan  pernah juga menjadi agunan bank saat akad kredit pembangunan kebun.

Kemudian, petani kebun sawit masih kesulitan mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi bahwa lahan yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU).

Selain itu, ada kelompok tani, koperasi, dan satuan kerja diperiksa oleh aparat penegak hukum. Lalu, ada alas hak tanah petani calon peserta program PSR uang diagunkan, SHM petani calon peserta PSR beda nama sehingga kesulitan untuk proses pengajuan dana pendamping.

Katanya, harga TBS cukup tinggi sementara kebun masih berproduksi sehingga beberapa di antara petani menolak program peremajaan.

Kendala lain, banyak pimpinan perusahaan yang khawatir menjadi saksi untuk diperiksa karena akan menandatangani surat pernyataan kebenaran dan kesesuaian data pengajuan.

Eddy berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera diatasi pemerintah bersama para petani dan perusahaan agar percepatan realisasi program PSR dapat terlaksana.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat penyaluran dana untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah mencapai Rp9,42 triliun selama periode 2017 sampai dengan 31 Mei 2024.

Pendanaan PSR tersebut disalurkan untuk 151.185 pekebun dan luasan lahan 336.834 hektar (ha)

“Ini ada perkebunan rakyat 6,30 juta hektar, artinya potensi PSR 2,8 juta hektar. Sekarang baru tercapai 336.834 hektar. Sampai saat ini, masih banyak sebetulnya ruang yang ada di sana,” kata Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS Kabul Wijayanto dalam acara Seminar Sawit 2024 dengan tema ‘Menakar Keseimbangan Produksi CPO untuk Kebutuhan Domestik & Ekspor: Urgensi dan Tantangan’ di Jakarta, Rabu.

Sampai dengan Mei 2024, berdasarkan buku statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, tercatat realisasi PSR sebesar 336.834 ha atau 0,33 juta ha. Kabul menilai masih terdapat potensi lahan PSR seluas 2,8 juta ha.

Dalam paparannya, ia sempat menyampaikan keraguannya terhadap target Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanaman ulang atua replanting dalam PSR 2024 yang sebesar 120.000 ha. Menurutnya, target tersebut susah untuk dicapai.

“Sekarang target PSR 2024 120.000 hektar. Apa iya bisa? Karena selama BPDPKS ada, paling tinggi capaiannya hanya 97.000 hektar,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PSR telah menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit. Sebagaimana diketahui sebelumnya, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (Crude Palm Oil/CPO) mengalami penurunan. Pada 2019, produktivitas CPO tercatat sebesar 3,26 ton/ha/tahun, namun pada 2023 menurun menjadi sebesar 2,87 ton/ha/tahun. Padahal, menurut Kabul, dengan bibit yang bagus disertai dengan praktik budidaya yang baik (GAP) dapat menghasilkan 6-8 ton/ha/tahun.

Namun untuk ke depannya, Kabul optimistis produktivitas serta permintaan CPO akan membaik. Pada 2045, ia memproyeksikan produksi CPO akan meningkat sebesar 86,51 juta metrik ton (MT), sedangkan permintaan (demand) CPO juga mengalami kenaikan untuk ekspor sebesar 33,19 juta MT.

Hal yang sama juga diperkirakan terjadi pada kebutuhan dalam negeri untuk pangan sebesar 15,34 juta MT, untuk energi (biodisel) meningkat sebesar 22,4 juta MT, dan kebutuhan oleochemical sebesar 10,68 juta MT, sehingga total kebutuhan demand CPO 81,61 juta MT.

“Kita proyeksikan di tahun 20045 nanti produksinya (CPO) bisa mencapai 86,51 juta MT, asalkan kita bisa me-replanting setiap tahunnya mulai 2025 120.000 hektar setiap tahun. Kalau enggak bisa, nanti bisa turun menjadi 44 juta, lebih turun dari yang sekarang,” pungkasnya.